Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa bicara panjang lebar soal kondisi internal partai berlambang pohon beringin itu. Golkar saat ini menjadi perguncingan publik setelah serentetan wacana untuk mengganti ketua umum partai melalui Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Belum berhenti di situ, Ketua Umum Golkar saat ini yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus minyak goreng.
Erwin Aksa mengatakan dinamika di internal Golkar merupakan hal yang lumrah terjadi. Dia menegaskanbahwa Partai Golkar merupakan partai terbuka sehingga tidak ada kepemilikan tunggal. Oleh karena itu jika terjadi diskursus di internal Golkar maka perlu adanya check and balances untuk menjaga kredibilitas partai adalah sesuatu yang wajar terjadi.
“Jadi Partai Golkar itu ya biasalah menjadi pembicaraan tentang hal seperti ini,” kata Erwin Aksa. Sosok Pemilik Rumah Mewah Viral di Banjarnegara, Jadi Kandang Domba Bikin Warganet Terheran heran Persikopa Kota Pariaman akan Hadapi DKI Jakarta di Final Piala Soeratin U 17
Hasil Survei Elektabilitas Capres 2024, DKI Jakarta Kian Ketat, Dominasi Anies Cak Imin Mulai Runtuh Calon Pemenang Pilpres 2024 Mulai Terlihat Jelang Pencoblosan, 6 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Idham Mase Kekeuh Cerai dengan Catherine Wilson, Kecewa Keket Tak Mundur dari Caleg, Rebutan Suara Halaman 3
Cair Bulan Ini, Segera Cek BLT Rp 600 Ribu di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Caranya Bansos BLT Rp 600 Ribu Segera Cair, Cek Penerima Bansos 2024 di www.cekbansos.kemensos.go.id Saat Kakek yang Dituding Curi Ayam Kades Tertunduk di Persidangan, Kuasa Hukum Minta Dibebaskan Halaman 3
Kendati demikian, dia berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan masukan buat Golkar. Erwin mengatakan wacana Munaslub Golkar bukan terjadi kali ini saja karena pada era kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical), wacana Munaslub juga kencang berhembus jelang Pemilu. Di era Akbar Tandjung juga pernah muncul wacana Munaslub padahal saat itu Akbar Tandjung tersangkut kasus hukum.
Untuk itu, Erwin menyebut dinamika internal adalah hal yang wajar karena Golkar sendiri dipenuhi dengan orang orang teknokrat atau cendikiawan. Seperti diketahui, saat iniramai wacana Munaslub Partai Golkar dan upaya menggulingkan Ketua Umum Partai Golkar,Airlangga Hartarto. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut sebut ingin merebutkursi Ketua Umum Partai Golkar.
Soal itu, Erwin mengatakan sejauh ini Golkar masih solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. "Munaslub Golkar itu ada caranya, pemilik suara ada di DPD 1 Golkar dan Ormas resmi. Kalau soal Munaslub itu dari dulu sudah ada, jaman Pak JK juga ada desakan mundur. Itu konsekuensi," ujarnya. Erwin menanyakan apakah pihak yang mengusulkan Munaslub Golkar punya hak suara atau bukan.
Kalau tidak ada, Erwin mengatakan biarkan saja sebab yang terpenting saat ini semua kader Golkar turun ke wilayah untuk bantu pemenangan calon anggota legislatif di Pemilu 2024. "Kalau Pak Luhut mau bikin Golkar jadi besar ya bantu caleg dari daerahnya misalnya Sumatera Utara. Karena saat ini kita sedang konsentrasi pemenangan caleg bukan waktunya Munaslub," ujar dia. Erwin Aksa mengatakan siapapun yang hendak menjadi ketua umum Golkar harus melalui mekanisme AD/ART Partai.
"Harus 2/3 pemilik suara kemudian DPP Golkar sebagai penyelenggara. Ada ketua panitia, steering comitee, dan lain lain," ujar Erwin Aksa. Kendati demikian, Erwin Aksa menyarankan mereka yang ingin menjadi ketua umum Golkar untuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar yang terbaru. "Kalau perlu foto bersama KTA terakhir," ujar dia.
Menurut dia KTA Golkar harus diperbaharui karena harus didaftarkan di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). "KTA jaman dulu harus diperbaharui, kalau dicek di sistem Sipol tidak ada KTA maka tidak sah (sebagai anggota Golkar)," ujar dia. "Kalau KTA mau diperbaharui silakan daftar ke kantor terdekat," kata Erwin menambahkan.
Soal pemanggilan Airlangga Hartarto sebagai saksi kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung, Erwin Aksa mengatakan yang namanya pejabat publik bisa saja berurusan dengan hukum. "Tapi persoalannya pokok perkaranya dimana?" ujar dia. Lalu bagaimana dengan elektabilitas Airlangga yang tidak pernah naik?
Bukankah dia dicalonkan sebagai presiden oleh Golkar? Soal ini Erwin Aksa mengatakan sejak dulu elektabilitas ketua umum Golkar memang tidak pernah tinggi. "Golkar dari dulu keunggulannya caleg dan menang di Pemilu," ujar dia.
